Upah Minimum Provinsi atau UMP Daftar UMR Sekadau Tahun 2021/2022
Upah Minimum Provinsi atau UMP Daftar UMR Sekadau Tahun 2021/2022
Bicara tentang gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Menurut garis besar, pengertian UMP bisa diartikan sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh kawasan baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Bicara mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Upah Minimum Provinsi atau UMP Daftar UMR Sekadau Tahun 2021/2022 seringkali membikin bingung. Pasalnya, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Kalau ingin mengulas lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.
Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR ditetapkan oleh menteri akan tetapi atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Rentang Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi rentang waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Keputusan Menteri Energi Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi sebagian pasal dalam Permenaker No 01.
Dalam Keputusan tersebut, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang semestinya diatur selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meski keduanya sama-sama dilakukan 1 tahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketetapan
Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai rentang waktu peninjauan yang tak sama. Anda juga dapat membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketetapan tersebut.
Jadi untuk UMP mulai diberlakukan secara serentak berdasarkan instruksi dari Gubernur tiap-tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang diatur serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga dapat Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dihasilkan dengan menentukan sebagian hal penting seperti, keperluan hidup sesuai, mengamati produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya UMP dan UMK senantiasa mengalami kenaikan tiap-tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Negeri Bruto (PDB) dari Badan Sentra Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK dapat ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan kawasan tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing daerah dapat jadi standar minimum upahnya berbeda.
Sekiranya diperbandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi ketimbang UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi karena unsur yang diterapkan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran jikalau jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Sekiranya ingin mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda dapat meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR diatur berdasarkan Keperluan Hidup Sesuai (KHL) dengan menentukan banyak hal.
Tetapi semenjak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, maka UMR telah tak berlaku lagi dan digantikan dengan ketetapan standar upah minimum baru yang diketahui dengan istilah UMP dan UMK. Acuan tersebut dihasilkan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketetapan Gaji UMR INDONESIA
Setelah mengenal mulai dari pengertian sebagian istilah perihal standar upah minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada sebagian skor penting perihal ketetapan gaji UMR INDONESIA yang semestinya Anda ketahui, yakni seperti:
Gaji UMR INDONESIA - Masalah penghasilan dari tahun ke tahun kerap menjadi isu yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang selalu bertambah jika gak dibarengi dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan sosial.
Satu diantara yang terus digalakkan oleh para buruh, terutamanya dalam hari buruh Nasional merupakan penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di INDONESIA punyai besaran tertentu buat penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR INDONESIA.
Tentang hal pemastian UMR di wilayah masing-masing memanglah tidak sama, ada beragam jenis faktor serta fakta yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021
berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600
Istilah Gaji UMR di INDONESIA
Berdiskusi berkenaan penghasilan atau standard gaji minimal di INDONESIA memanglah lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik menjadi buruh atau pelaksana bidang usaha, tentulah Anda mesti mengertinya. Berikut di bawah ini ada pemahaman dan keterangan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.
2. Gaji UMR
UMR ialah standar paling rendah yang digunakan oleh pemberi kerja dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Alasan ditetapkannya UMR adalah untuk memastikan agar para karyawan memperoleh gaji sebagai pendapatan yang layak.
Mengacu dalam Ketentuan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menerangkan jika UMR atau Gaji Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup area Provinsi, terhitung gaji UMR INDONESIA.
Menurut artian itu dapat diambil simpulan, kalau UMR sebagai standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi panutan atau dasar dalam pemastian besaran penghasilan, akan tetapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR tidak difungsikan kembali.
3. Gaji UMK
Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan terendah yang terdiri atas gaji pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota setelah disahkan oleh pemerintah provinsi.
Komponen UMK bisa terdiri atas gaji pokok (gaji pokok) aja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama gaji pokok, tetapi bisa juga tidak.
Usai dicatat dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya munculah istilah baru pengganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup satu daerah Kota dan Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri dipengaruhi oleh otonomi serta standar gaji tingkat provinsi pada daerah tersebut.
1. Dasar Pembuatan Ketetapan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengontrol cara yang tertuang dalam UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan agar pelaku usaha memberikan upah terhadap para pegawai sesuai dengan tingkat keperluan sesuai hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para kekuatan kerja, sehingga dapat memperoleh upah yang sesuai. Tentunya hal itu sesuai dengan muatan kerja.
2. Komponen UMR
Berdasarkan surat edaran Menteri Energi Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas perihal pengelompokan komponen upah dan pendapatan. Pada dokumen tersebut terang dipaparkan bahwa komponen UMR terdiri dar sebagian hal
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang membeberkan bahwa komponen UMR berupa upah pokok dan tunjangan konsisten. Walaupun besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tak Konsisten Bukan Komponen UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di INDONESIA, seluruh format tunjangan tak konsisten bukan termasuk komponen standar upah minimum. Wujudnya ini sesuai dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.
Tunjangan tak konsisten dalam hal ini yakni pembayaran bagus secara segera maupun tak untuk dikasih terhadap pekerja dan keluarganya. Meliputi juga beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasarkan jumlah absensi.
4. Besarnya UMR Sekarang UMP dan UMK
Walaupun ini istilah UMR memang telah tak diterapkan lagi, hal itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketetapan semacam itu, standar upah regional yang diatur oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, telah diatur bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi diperbandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, membeberkan bahwa regulasi itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum paham akan hal ini. Jadi perlu diketahui, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai skala upah sesuai kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang diatur oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran prosentase kenaikan tiap-tiap tahunnya didasarkan pada sebagian unsur dan biasanya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketetapan Terhadap Upah Pemberian Upah dibawah UMR
Bicara mengenai ketetapan pemberian upah dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang sesuai pasal 89. Alasannya, pemerintah telah membuat rujukan tersebut berdasarkan keperluan hidup sesuai.
Hukuman, jikalau terdapat perusahaan yang tak mampu membayar upah terhadap pekerja diatasi UMR atau UMK dapat mengerjakan penangguhan. Mengenai tata cara atau prosedurnya telah dibatasi dalam keputusan menteri.
7. Upah Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar upah dibawah UMR secara sengaja, meski faktanya instansi tersebut mampu memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah dapat memberikan sanksi pidana.
Upah pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan optimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan regulasi ini diinginkan menjadi peringatan agar perusahaan-perusahaan patuh terhadap regulasi.
8. Langkah Terhadap Upah dibawah UMR
Berdasarkan dengan kasus upah yang tak dibayarkan sesuai ketetapan berlaku atau dibawah UMR. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik relasi industrial.
Ketetapan regulasi tersebut dalam upaya ini nantinya akan lewat sebagian prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan mengerjakan perundingan bipartit jikalau selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketetapan Upah Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketetapan pemberian upah. Wujudnya ini mengacu pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang membeberkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang dikasih terhadap pemilik bisnis kecil dengan prasyarat tertentu.
Jadi secara sederhananya, upah yang dikasih pada usaha mikro dan kecil diatur berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketetapan semacam itu, besaran nominalnya meliputi skor rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data dari BPS.
Demikianlah review lengkap mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari sebagian istilah, memahami perbedaan dari beragam sisi hingga ketetapan pemberlakuan standar gaji tersebut. semoga kabar ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.
Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,
Comments
Post a Comment